Ada empat masa perekonomian Indonesia. Sejarah perekonomian Indonesia hingga orde reformasi telah dijajah oleh portugis, belanda, inggris dan yang terakhir oleh Jepang.
Perekonomian Indonesia
Ada empat masa perekonomian Indonesia telah dijajah oleh portugis yang tidak terlalu lama, dikarnakan pihak Belanda yang lebih berkuasa, kemudian diteruskan Inggris dan yang terakhi oleh Jepang
Masa Sebelum Kemerdekaan
Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia dikenal oleh negara lain sebagi negara yang agraris dan kaya atas alamnya.Sehingga menjadi daya tarik bagi negara-negara adidaya yang ingin menguasainya, seperti halnya bangsa-bangsa Eropa berbondong-bondong untuk merengut hasil alam yang ada di Indonesia, dan Negara yang menjajah Indonesia diantaranya adalah Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang.
Pada masa penjajahan portugis Indonesia tidak banyak mengalami perubahan, karena kekalahannya oleb Negara Belanda yang lebih kuat untuk menguasai Indonesia.
Pada masa penjajahan belanda yang lamanya 350 tahun, Belanda berhasil membentuk Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).
Pada saat itu Belanda memberik kewenangan untuk mengatur Hindia Belanda, namun memiliki tujuan yaitu untuk menghindati persaingan antara pedangang Belanda, serta menyaingi perusahaan-perusahaan imperialis lain seperti EIC milik Inggris.
Akan tetapi bertepatan pada tahun 1795, VOC tidak dipandanglagi dan dibubarkan, dikarnakan gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda.
Penyebab kekagalan
a. Memakai biaya yang besar secara terus-menerusb. Peperangan yang tidak kunjung usai
c. Penggunaan tentara sewaan.
d. Korupsi
e. Pembagian deviden walau perusahaan masih defisit
Pada masa jajahan Belanda, mereka menerapkan beberapa sistem seperti
1. Cultuurstelstel (Sistem Tanam Paksa)
Pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch. Bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar dunia. Sistem ini menguntungkan sepihak, menguntungkan Belanda namun Indonesia dirugikan. |
| Gamabr: Sistem Tanam Paksa |
Mengapa demikian? karna pada sistem ini masyarakat Indonesia dibuat sangat menderita, seperti paksaan Belanda kepada masyarakat untuk menanam tanaman komoditas ekspor. Walaupun itu bersifat negatif, namun ada sisi positifnya yaitu, masyarakat Indonesia mengetahui cara menanam tanaman komoditas ekspir dan masuknya uang di pedesaan yang memicu meningkatkan pendapatan perkapita penduduk.
2. Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal)
Hal ini terjadi dikarnakan ada desakan dari kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga peibumi kearah yang lebih baik dengan mendorong pemerintah belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Namun hal ini malah membuat masyarakat semakin terpuruk terutama para kuli kontrak yang tidak diperlakukan dengan layak.Pada masa penjajahan Inggris, Inggris menerapkan Landrent (pajak tanah). Dengan Landrent, masyarakat Indonedia akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India.
Pada masa penjajahan militer Jepang menerapkan kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi untuk mendukung gerak maju Jepang dalam Perang Pasifik. Akibatknya terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat.
Kesejahteraan merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama.
Masa Orde Lama
a. Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Pada masa ini, ekonomi keuangan amat buruk karena inflasi yang disebabkan oleh beredarnya mata uang lebih dari satu secara tidak terkendali. Pada Oktober 1946 pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang.Namun adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara.
Dalam menghadapi krisis ekonomi-keuangan, pemerintah menempuh berbagai kegiatan, seperti pinjaman nasional.
Hubungan dengan amerika, konferensi ekonomi, rancana lima tahunan(kasimo plan), keikutsertaan swasta dalam pengembangan ekonomi nasional, Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Negara Indonesia, Sistem Ekonomi Gerakan Benteng (Benteng Group), dan Sistem Ekonomi Ali-Baba.
b. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Perekonomian diserahkan sepenuhnya pada pasar, padahal pengusaha pribumi masih belum mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasinya seperti pemotongan nilai mata uang, menumbuhkan wiraswasta pribumi, pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
c. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Pada masa ini, Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segalanya diatur pemerintah). Namun lagi-lagi sistem ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.Akibatnya yaitu Devaluasi menurunkan nilai uang dan semua simpanan di bank diatas 25.000 dibekukan, pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpinm dan kegagalan dalam berbagai tindakan moneter.
Masa Orde Baru
Pada awal orde baru, stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorintasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila.
Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB.
Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk.
Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.
Masa Orde Reformasi
Dimulai saat kepemimpinan presiden BJ.Habibie, namun belum terjadi peningkatan ekonomi yang cukup signifikan dikarenakan masih adanya persoalan-persoalan fundamental yang ditinggalkan pada masa orde baru, hingga sekarang masalah-masalah yang diwariskan dari masa orde baru masih belum dapat diselesaikan secara sepenuhnya.Bisa dilihat dengan masih adanya KKN, inflasi, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, dan melemahnya nilai tukar rupiah yang menjadi masalah polemik bagi perekonomian Indonesia.
Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain :a. Meminta penundaan utang sebesar US$ 5,8 Milyar pada pertemuan paris Club ke-3 dan mengalokasikan pemabayaran utang luar negri sebesar 116,3 Trilliun.
b. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi yaitu menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara.
Penjaualan tersebut berhasil menaikan partumbuhan ekonomi Indonesia menajadi 4,1%. Namun kebijakan ini menibulkan kontroversi yaitu BUMN yang di privatisasikan dijual pada perusahaan asing.
Masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama SBY adalah mengurangi subsidi BBM, yang dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Kemudian muncul pula kebijakan kontroversial yang kedua yakni BLT bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin.Namun kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagaiannya juga banyak menimbulkan masalah sosial.
Kebijkan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur summit pada bulan 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Dengan semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapakan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Pada pertengahan bulan oktober 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 Miliar dolar AS. Harapan kedepannya adalah Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri.
Sistem Perekonomian Indonesia Saat Ini banyak yang berpendapat kalau system ini lebih bercondong ke system ekonomi liberal/kapitalis.
Intinya adalah sistem ini semua bebas melakukan apa saja sehingga tak mengherankan kaum pemodal atau kapital menjadi kaum yang super power pada sistem ekonomi sehingga membuat yang miskin semakin miskin, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, kesenjangan sosial, itulah yang terjadi pada perekonomian Indonesia.
Sistem ekonomi liberal atau kapitalis yang tidak lama lagi akan menuju neo-liberal. Sistem neo-liberal ini semakin subur manakala bola salju globalisasi semakin memasuki berbagai sendi-sendi kehidupan.
Semula globalisasi semakin membesar dan menggulung bidang lainnya termasuk sektor ekonomi,politik. Contohnya saja Harga BBM sudah didesak agar secara bertahap mengikuti harga internasional.
Di Indonesia sendiri dapat dihitung para konglomerat yang menguasai perekonomian, itu hanya ada segelintir orang saja. Kondisi ini terjadi sebagai konsekuesi kita menganut sistem kapitalis. Sebenarnya sistem inilah yang dijalan kan di Indonesia walaupun pemerintah tidak mengakuinya secara terbuka.
Dampak positif yang di timbulkan dari sistem kapitalis ini yaitu dari aspek permodalan, kita dapat dengan mudah mendapatkan modal dengan cepat dari investor asing sedangkan dampak negatif dari sistem ini banyak terjadi masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, krisis ekonomi dan hutang luar negeri yang tinggi.
Pada intinya kerjasamalah yang dibutuhkan bangsa ini untuk mewujudkan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat Indoneisa.
Masa Kepeminpinan Jokowi dan Yusupkala
Yaitu dengan adanya kebijakan pembuatan banyak kartu seperti kartu sehat, kartu berprestasi dan kartu kartu lainnya mengikuti tren. serta kebijaka yang dikeluarkan. ada tida paket kebijakan yaituPak jokowi nmengeluarkan 3 paket kebijakan
Paket-paket tersebut adalah:
a. Mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi dan debirokrasi. “Ada 89 peraturan yang diubah dari 154,” kata Jokowi. “Sehingga ini bisa menghilangkan duplikasi, bisa memperkuat, dan memangkas peraturan yang tidak relevan, atau menghambat industri nasional.”
b. Mempercepat proyek strategis nasional, termasuk penyediaan lahan dan penyederhanaan izin, serta pembangunan infrastruktur.
c. Meningkatkan investasi di bidang properti dengan mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Diharapkan kebijakan ini akan membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti.
EmoticonEmoticon